Golput yang Menang di Pilgub Jakarta 2024: Tim RIDO Sebut Semua Paslon Kalah
Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) menyatakan bahwa hasil Pilgub Jakarta 2024 bukanlah kemenangan pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno, melainkan golput yang menang di Pilgub Jakarta 2024.
“Apakah paslon 01 menang? Tidak! Paslon 03 menang? Tidak! Paslon 02 menang? Tidak! Semua peserta kalah, yang menang justru golput. Ini fakta, bukan opini saya,” ungkap Koordinator Tim Pemenangan RIDO, Ramdan Alamsyah, dalam konferensi pers yang digelar di DPD Golkar Jakarta, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/12).
Golput merujuk pada warga yang tidak memberikan suara dalam pemilihan, baik karena alasan teknis maupun karena alasan politik.
Golput yang Menang di Pilgub Jakarta 2024: Ramdan Alamsyah Soroti Kurangnya Partisipasi Pemilih
Ramdan mencatat bahwa angka golput dalam Pilkada Jakarta 2024 sangat tinggi, mencapai 3.489.614 orang atau sekitar 42,48 persen dari total pemilih. Ia menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) ikut bertanggung jawab atas tingginya angka golput tersebut.
Ia menuding adanya kelalaian yang menyebabkan sekitar 802.147 warga Jakarta tidak memberikan suara mereka. Menurut Ramdan, ketidakterdistribusian formulir C pemberitahuan-KWK yang berfungsi sebagai undangan pencoblosan kepada warga, turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi pemilih.
“Ramdan menegaskan bahwa meskipun pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berhasil meraih sekitar dua juta suara, angka golput yang menang di Pilgub Jakarta 2024 yang lebih dari tiga juta suara justru menjadi pemenang.”
Baca Juga : Hasil KPU Pilgub Jakarta 2024, Charles Honoris Berharap Paslon 01 dan 02 Bisa Menerima
Ramdan juga menunjukkan bahwa jika suara golput digabungkan dengan suara paslon 01 dan 02, hasilnya pun hampir sama. Ia mempertanyakan apakah masyarakat yang harus disalahkan atas fenomena ini, terutama dengan alasan bahwa banyak warga Jakarta sudah merasa jenuh.
Tim pemenangan RIDO juga menyuarakan kritik terhadap kinerja KPU DKI Jakarta. Mereka menganggap bahwa meskipun KPUD DKI Jakarta menerima anggaran hampir Rp1 triliun untuk menyelenggarakan Pilkada, penyelenggaraan pemilu kali ini masih jauh dari harapan.
Ramdan turut mengkritik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dianggap tidak menindaklanjuti sejumlah laporan dugaan kecurangan yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, jika Bawaslu bekerja dengan lebih baik, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu bisa lebih tinggi.
“Jika Bawaslu menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal, partisipasi masyarakat bisa jauh lebih baik dari yang terlihat sekarang. Inilah alasan mengapa kami memilih untuk walk out sebelum adanya rekapitulasi suara,” tambah Ramdan.
Respon (1)